Sistem pemerintahan di
negara-negara besar biasanya memiliki struktur yang disesuaikan dengan bentuk
negara dan pembagian wilayah geografisnya. Contohnya adalah negara federal
Amerika Serikat yang dibagi menjadi 50 buah negara bagian (state), dimana
masing-masing negara bagian dibagi lagi menjadi county dan city (kota). Hal
yang sama dilakukan pula oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi
menjadi sejumlah propinsi (Daerah Tingkat I), kabupaten dan/atau kotamadya
(Daerah Tingkat II), kecamatan (Daerah Tingkat III), dan kota.
Sistem pembagian
semacam ini turut pula mempengaruhi arsitektur e-Government yang dipergunakan.
Secara konsep, arsitektur e-Government yang baik untuk diterapkan adalah sistem
tiga lapis atau yang kerap dinamakan sebagai Three-Tier Architecture. Dalam
konsep ini secara prinsip anatomi sistem informasi e-Government dibagi menjadi
tiga lapisan besar, masing-masing adalah: Customer Facing, Delivery Service,
dan Structure. Tujuan utama dipisahkannya sebuah kesatuan sistem informasi menjadi
tiga bagian besar ini tidak lain adalah untuk mempermudah perencanaan,
pembagunan, dan pengembangan sistem e-Government dari berbagai institusi
pemerintahan yang ada, agar antar satu sistem dengan sistem lainnya mudah
dihubungkan dan diintegrasikan. Secara natural, masing-masing lapisan saling
independen (berdiri sendiri), sehingga yang bersangkutan dapat dengan mudah
dibangun dan dikembangkan tanpa harus tergantung dengan banyak
komponen-komponen terkait. Untuk memperjelas konsep arsitektur tiga tier ini,
ada baiknya dipelajari dan dipahami peranan dan fungsi dari masing-masing
lapisan.
Customer
Facing
Lapisan ini merupakan
lapisan terluar dari e-Government yang menghubungkan sistem dengan para
penggunanya. Ada tiga jenis perangkat pada lapisan ini. Yang pertama adalah
infrastruktur, yang berarti jenis lokasi para pengguna (user) melakukan akses
terhadap sistem e-Government. Secara fisik, lokasi ini dapat bermacam-macam,
seperti melalui rumah, melalui kantor, melalui pusat keramaian, melalui mobil,
dan lain sebagainya. Karena user e-Government menginginkan adanya keleluasaan
akses, maka sebuah sistem yang baik dapat diakses dari lokasi manapun juga.
Perangkat kedua adalah interface, yang merupakan kumpulan dari berjenis-jenis
teknologi perangkat keras (digital dan elektronika) yang dipergunakan oleh user
dalam menghubungkan dirinya dengan sistem e-Government. Perangkat yang kerap
dikenal pula dengan kanal akses ini jenisnya sangat beragam, mulai dari yang
tradisional semacam telepon, faksimili, dan komputer PC sampai yang paling baru
seperti web-TV, telepon genggam, dan PDA (Personal Digital Assistant). Semakin
hari semakin banyak dan beragam jenis kanal akses yang dikembangkan oleh
industri untuk dipergunakan user dalam mengakses sistem e-Government yang
kesemuanya bekerja di atas platform internet. Modul yang ketiga adalah
perangkat lunak aplikasi yang diinstalasi untuk membuat perangkat keras yang
dipergunakan user bekerja sebagaimana mestinya. Yang terpenting dari perangkat lunak ini
dimata user adalah menarik dan mudah dipergunakan (user friendly). Melalui
aplikasi inilah user melakukan pilihan-pilihan pelayanan yang disediakan oleh
e-Government sehingga sistem menu yang dipergunakan haruslah sedemikian rupa
sehingga user dapat dengan leluasa melakukan transaksi terkait.
Delivery
Service
Di belakang lapisan terluar (Customer Facing)
terdapat lapisan Delivery Service yang terdiri dari modul-modul dimana aplikasi
utama dari e-Government berada. Lapisan yang biasanya dialihdayakan (outsource)
ke pihak ketiga ini pada intinya terdiri dari perangkat lunak sistem operasi,
aplikasi, dan database telah diprogram sedemikian rupa sehingga berbagai
inisiatif e-Government dapat ditawarkan oleh pemerintah ke pihak pelanggan.
Dewasa ini mayoritas modul yang ada pada lapisan ini merupakan sistem perangkat
lunak berbasis internet, sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dengan ketiga
perangkat pada lapisan pertama. Secara prinsip, lapisan kedua ini merupakan
otak atau pusat dari arsitektur tiga tier karena pada lapisan inilah berada
aplikasi inti dari e-Government yang berfungsi untuk menjalankan berbagai
program pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan utamanya.
Structure
Lapisan terakhir
merupakan lapisan pendukung yang berfungsi sebagai tulang punggung kedua
lapisan sebelumnya. Dikatakan sebagai tulang punggung karena pada lapisan
inilah mengalir data dan informasi yang telah dikemas ke dalam sinyal-sinyal
digital untuk dikirimkan dari satu tempat ke tempat lainnya berdasarkan
aturan-aturan yang disepakati. Ada dua modul penting dalam lapisan ini. Lapisan
pertama adalah infrastruktur teknologi informasi yang pada dasarnya terdiri
dari fasilitas teknologi transmisi yang merupakan medium mengalirnya data dan
informasi dalam format sinyal digital. Infrastruktur ini harus selalu siap
untuk dapat dipergunakan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dan harus selalu
berfungsi dengan normal. Infrastruktur ini harus pula dibangun dengan menggunakan
sistem redundansi, dalam arti kata jika satu jalur transmisi terputus, harus
ada jalur alternatif yang berfungsi sebagai cadangan. Dewasa ini teknologi
transmisi telah memungkinkan disalurkannya sinyal digital melalui darat, laut,
dan udara, sehingga pemerintah dapat menjangkau seluruh anggota masyarakatnya
walaupun yang bersangkutan berada di pelosok atau daerah pedalaman. Modul kedua
yang tidak kalah pentingnya adalah superstruktur, yaitu berbagai peraturan,
kebijakan, regulasi, standard, hukum, dan organisasi yang terkait dengan
bagaimana data dan/atau informasi tersebut diciptakan dan disebarluaskan sesuai
dengan aplikasi e-Government yang ada. Superstruktur ini merupakan unsur yang
penting untuk dimiliki mengingat bahwa implementasi konsep e-Government sangat
terkait dengan aspek-aspek semacam keamanan transaksi (security), kerahasiaan
data (privacy), perlindungan interaksi (legal/regulatory), dan lain sebagainya.
Tanpa adanya ini, mustahil e-Government akan dapat berkembang ke arah yang
diinginkan.
Dengan membangun konsep e-Government berdasarkan
arsitektur tiga tier ini, maka berbagai sistem yang ada di berbagai institusi
pemerintahan dapat dengan mudah diintegrasikan. Integrasi yang terjadi
sesungguhnya ada pada lapisan kedua karena pada lapisan itulah terdapat inti
dari aplikasi e-Government. Sementara lapisan pertama dan ketiga dapat dengan
mudah dikembangkan sendiri-sendiri tanpa harus tergantung pada perkembangan
aplikasi pada lapisan kedua.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar